Majas.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai program Kampung Pancasila di Kota Surabaya dapat menjadi ruang konkret untuk memperkuat nilai kebangsaan sekaligus hubungan antara masyarakat dan negara.
Menurut Lia, keberlangsungan bangsa tidak cukup ditopang oleh kuatnya institusi negara. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting melalui keterlibatan warga dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masing-masing.
“Kampung Pancasila sebagai bentuk konkret penerapan nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, saya berharap Surabaya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghidupkan nilai Pancasila di tingkat masyarakat,” kata Lia saat bertemu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya.
Lia mengatakan Pancasila semestinya tidak berhenti sebagai materi pendidikan kewarganegaraan atau simbol kenegaraan. Nilai-nilainya, kata dia, perlu diterjemahkan dalam tindakan sehari-hari, seperti membantu tetangga, menjaga lingkungan, membangun toleransi, memperkuat ekonomi warga, dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.
Pemerintah Kota Surabaya kembali menghidupkan program Kampung Pancasila melalui Lomba Kampung Pancasila 2026. Sebanyak 1.360 rukun warga (RW) di Surabaya dilibatkan dalam program tersebut.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan program itu diharapkan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali nilai gotong royong dan sikap saling membantu di tengah masyarakat.
“Saya berharap dengan kembali kepada Kampung Pancasila ini, maka gotong royong, saling tolong-menolong dan menjaga dilakukan di Kota Surabaya,” kata Eri seusai peluncuran Lomba Kampung Pancasila di Balai Kota Surabaya.
Lia melihat gagasan tersebut memiliki kaitan dengan persoalan yang lebih luas, yakni keberlangsungan bangsa dan kekuatan masyarakat sipil atau civil society. Menurut dia, pemerintah memang memiliki peran membuat kebijakan dan menyediakan ruang partisipasi. Namun, kebijakan tersebut membutuhkan masyarakat yang mau terlibat dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.
Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai siklus sosial dan potensi disintegrasi ketika hubungan emosional antara masyarakat dan negara melemah.
“Ketika warga terbiasa saling membantu, muncul solidaritas. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, kepercayaan dapat tumbuh. Dan ketika negara mampu hadir melalui kebijakan yang dirasakan manfaatnya, hubungan antara negara dan masyarakat menjadi semakin kuat,” ujar Lia.
Menurut Lia, gotong royong dapat menjadi modal sosial yang mempertemukan kepentingan warga dengan tujuan kehidupan berbangsa. Dalam konteks itu, Kampung Pancasila tidak hanya menjadi program berbasis lingkungan, tetapi juga ruang interaksi antara warga dan pemerintah.
Lia sebelumnya juga menekankan pentingnya tiga hal dalam menjaga keberlangsungan bangsa, yakni pendidikan berkualitas, demokrasi yang sehat, dan kesepakatan publik mengenai arah pembangunan nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak semata-mata diarahkan untuk kebutuhan saat ini. Kebijakan dan keputusan publik, kata dia, harus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
Pada 2026, Lia turut menyoroti pentingnya public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Menurut dia, kepercayaan tersebut membutuhkan tindakan pemerintah yang nyata dan konsisten.
“Benang merahnya adalah hubungan timbal balik. Pemerintah membutuhkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir dan bekerja. Di antara keduanya terdapat ruang sosial yang disebut civil society. Dan Kampung Pancasila dapat menjadi salah satu ruang tersebut,” kata Lia. (*)
