Majas.id – Pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi salah satu perhatian Jurnalis Sumenep Independen (JSI). Organisasi pers tersebut menilai pembangunan infrastruktur dan perluasan pelayanan dasar perlu terus berjalan beriringan agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Sumenep.
Apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep itu sebelumnya disampaikan JSI melalui penghargaan kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dalam Pengukuhan JSI periode 2026–2029 di Ballroom Myze Hotel Sumenep, Selasa (15/9/2026).
Pembina JSI, Ahmadi Neja, S.IKom., M.IKom., mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan dan dedikasi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, ukuran pembangunan daerah tidak semata dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, termasuk kesehatan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sumenep. Program tersebut memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku.
Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas dan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, sesuai mekanisme program.
Setelah berjalan selama lima tahun, cakupan kepesertaan UHC di Sumenep disebut telah mendekati 100 persen. Atas komitmen tersebut, Pemkab Sumenep juga meraih UHC Award 2026 Kategori Madya.
Pelayanan kesehatan, kata Slow, merupakan bagian dari pembangunan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Jaminan kesehatan semesta juga tidak berhenti pada pengobatan, tetapi mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan hingga rehabilitasi.
Selain kesehatan, perhatian terhadap wilayah kepulauan juga terlihat dalam alokasi pembangunan jalan pada tahun anggaran 2026.
Dari total anggaran sekitar Rp47,53 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, sekitar Rp27,53 miliar diarahkan ke wilayah kepulauan. Alokasi tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus mengurangi kesenjangan infrastruktur antara daratan dan kepulauan.
Perbaikan infrastruktur mulai terlihat di Pulau Kangean. Ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan telah diperbaiki sehingga kondisi jalan lebih mendukung mobilitas masyarakat.
Peningkatan jalan juga dilakukan pada sejumlah titik lainnya, termasuk ruas Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman di Kecamatan Arjasa.
Bagi masyarakat kepulauan, infrastruktur jalan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai aktivitas. Kondisi jalan yang lebih baik dapat mendukung mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi.
Persoalan konektivitas selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan di wilayah kepulauan Sumenep. Karena itu, peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
JSI menilai pembangunan Sumenep perlu dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di daratan maupun kepulauan. Infrastruktur jalan, konektivitas antarpulau, fasilitas transportasi, pelayanan kesehatan dan layanan dasar lainnya perlu dikembangkan secara berkelanjutan.
“Pembangunan Sumenep tidak hanya tentang bagaimana pusat kota berkembang, tetapi juga bagaimana masyarakat di kepulauan merasakan akses pembangunan dan pelayanan pemerintah,” demikian poin yang ditekankan JSI.
Apresiasi yang diberikan JSI kepada Bupati Sumenep sekaligus menjadi dorongan agar program pembangunan yang telah berjalan dapat dipertahankan, dievaluasi dan diperluas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerataan pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya infrastruktur, tetapi juga dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep. (*)
