Majas.id – Pemerintah Kabupaten Gresik menuntaskan penyaluran Dana Desa (DD) sebesar Rp108,37 miliar kepada 330 desa di 18 kecamatan. Seluruh dana tersebut telah masuk ke Rekening Kas Desa hingga Selasa, 6 Oktober 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik Abu Hasan mengatakan penyaluran tersebut mencakup seluruh desa di Kabupaten Gresik. Desa Banjaragung, Kecamatan Balongpanggang, menjadi desa terakhir yang menerima Dana Desa tahap II.
“Seluruh total pagu Dana Desa untuk 330 desa telah tuntas salur pada Selasa (6/10) pekan ini. Ini berkat dukungan semua pihak, khususnya dorongan Bappekab Gresik dan TPP Gresik,” kata Abu Hasan saat finalisasi dan penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Kabupaten Gresik di ruang kerja Kepala Bappekab Gresik, Jumat (9/10/2026).
Menurut Abu Hasan, penyaluran Dana Desa tersebut berjalan bersamaan dengan capaian Kabupaten Gresik dalam Indeks Desa. Sejak 2025, seluruh 330 desa di Gresik berstatus Desa Mandiri. Status tersebut kembali dipertahankan dalam survei Indeks Desa 2026.
Capaian itu mendorong Pemkab Gresik mengembangkan kerja sama antarwilayah desa melalui pembentukan kawasan pedesaan yang bertumpu pada potensi lokal. Salah satunya Kawasan Pedesaan Berbasis Tanaman Hias yang mencakup desa-desa di Kecamatan Kedamean, Wringinanom, dan Driyorejo.
Abu Hasan mengatakan regulasi kawasan tersebut telah dirampungkan melalui Peraturan Bupati. Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, menjadi salah satu desa penghasil tanaman hias yang masuk dalam kawasan tersebut.
“Alhamdulillah Perbup-nya kini telah dirampungkan sehingga desa-desa yang merupakan penghasil tanaman hias seperti Desa Banyuurip di Kecamatan Kedamean dan desa-desa serupa di Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Driyorejo telah tergabung dalam Kawasan Pedesaan Tanaman Hias,” ujarnya.
Kepala Bappekab Gresik Edi Hadisiswoyo mengapresiasi tuntasnya penyaluran Dana Desa sekaligus dipertahankannya status Desa Mandiri di seluruh wilayah Gresik.
Menurut dia, capaian tersebut menjadi penting di tengah penurunan fiskal desa pada 2026. Kondisi itu, kata Edi, menuntut desa lebih inovatif dalam mengelola potensi dan keuangan yang tersedia.
“Prestasi ini sangat membanggakan di tengah fiskal untuk desa pada 2026 ini menurun tajam. Desa-desa di Gresik masih tetap bekerja optimal,” kata Edi.
Ia menilai pembentukan kawasan berbasis komoditas dapat menjadi salah satu cara memperkuat perekonomian desa. Kerja sama antarwilayah dinilai memungkinkan potensi yang sama dikembangkan secara lebih terintegrasi.
Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Gresik, Yuristiatso Hidayat, juga mendorong pengembangan kawasan pedesaan berdasarkan potensi masing-masing wilayah.
Menurut Yuris, potensi tersebut tidak terbatas pada tanaman hias. Komoditas seperti gula aren, peternakan, perkebunan, dan perikanan dapat dikembangkan melalui kerja sama antardesa.
“Semoga inisiasi kawasan pedesaan dengan potensi unggulan, khususnya untuk pasar ekspor di Kabupaten Gresik, bisa diperbanyak lagi,” ujarnya.
Selain pengembangan ekonomi desa, TPP Gresik mendorong pemerintah desa menggelar rembuk warga untuk membahas persoalan transportasi dan akses logistik. Forum tersebut diharapkan dapat menghimpun kebutuhan masyarakat sebelum diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Yuris mencontohkan kebutuhan transportasi kereta api di wilayah Gresik serta alternatif akses transportasi laut menuju Pulau Bawean.
“Ada banyak kendala transportasi, baik darat maupun laut. Rembuk warga desa ini menjadi urgen untuk digelar dengan melibatkan sejumlah stakeholder sebagai awalan untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pemkab Gresik,” katanya. (*)
