Majas.id – Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Madura dinilai belum mampu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Padahal, wilayah tersebut memiliki potensi besar dari sektor tembakau, garam, hingga minyak dan gas (migas).
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam seminar bertajuk Roadmap Kesejahteraan di Madura: Dari Transformasi Pendidikan hingga Pengembangan Potensi Daerah yang diselenggarakan Visi Politik (Vispol) Indonesia di Hotel Bahagia, Sampang, Minggu (2/8/2026).
Seminar dihadiri berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pejabat daerah, tokoh politik, tokoh perempuan, pemuda, hingga petani.
Direktur Vispol Indonesia, Misbahul Munir Ali, mengatakan tantangan utama Madura bukan terletak pada keterbatasan sumber daya alam, melainkan pada kemampuan mengelola potensi yang tersedia agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Menurut dia, Kabupaten Sampang masih mencatat angka kemiskinan sebesar 20,6 persen. Angka tersebut menjadikan Sampang sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur dan termasuk yang tertinggi secara nasional.
“Pendidikan menjadi fondasi utama. Masyarakat harus mampu mengenali, mengelola, sekaligus mengembangkan potensi daerahnya agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan,” kata Misbahul.
Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar masyarakat mampu mengoptimalkan potensi daerah. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan seperti tembakau dan garam juga perlu diperkuat sehingga hasil produksi tidak lagi dijual hanya dalam bentuk bahan baku.
Menurut Misbahul, selama ini nilai tambah dari komoditas tersebut lebih banyak dinikmati daerah lain karena minimnya industri pengolahan di Madura.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Klik Madura sekaligus penulis buku Merajut Mimpi Madura Provinsi, Prengki Wirananda, mengatakan penyusunan roadmap kesejahteraan perlu diawali dengan pemetaan potensi di masing-masing daerah.
Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan proyek-proyek strategis yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta didukung pendidikan vokasi agar mampu mencetak sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Prengki juga menyoroti masih rendahnya pemahaman petani terhadap standar kualitas hasil panen, terutama pada komoditas tembakau. Kondisi tersebut, menurut dia, menyebabkan posisi tawar petani dalam rantai perdagangan masih lemah.
“Ketika petani memahami standar kualitas, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat karena mengetahui nilai produknya sendiri,” ujarnya.
Selain itu, Prengki mendorong pengembangan program pendidikan yang selaras dengan potensi unggulan Madura agar kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor strategis dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal.
Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan petani, akademisi, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat. Sejumlah peserta sepakat bahwa upaya mengurangi kemiskinan di Madura memerlukan pendekatan yang terintegrasi.
Pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemetaan potensi daerah, pembangunan proyek strategis, serta hilirisasi komoditas dinilai harus berjalan secara bersamaan agar kekayaan sumber daya alam Madura dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
