Majas.id – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sumenep mempertanyakan dukungan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan Abrory, terhadap rencana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan.
GMNI menilai perubahan nama daerah bukan persoalan yang semestinya ditempatkan di atas kebutuhan konkret masyarakat kepulauan.
Mereka meminta legislator lebih mempertimbangkan persoalan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ekonomi masyarakat.
Sekretaris DPC GMNI Sumenep, Ahmad Fauzan, mengatakan posisi sebagai anggota DPRD, terlebih ketua fraksi, menuntut kemampuan menentukan skala prioritas kebijakan.
“Menjadi anggota DPRD itu bukan sekadar memiliki kursi, tetapi harus memiliki kemampuan berpikir yang memadai. Kalau persoalan pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi masyarakat kepulauan justru dikalahkan oleh urusan mengganti nama, kami patut bertanya: ini persoalan kapasitas berpikir atau memang tidak mampu melihat persoalan secara utuh?” ujar Fauzan, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurut dia, masyarakat kepulauan membutuhkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Perubahan nomenklatur, kata Fauzan, tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi warga.
“Rakyat tidak hidup dari nomenklatur. Nelayan tidak melaut dengan nama kabupaten baru. Anak-anak sekolah tidak belajar di gedung baru hanya karena nama daerah berubah. Orang sakit tidak mendapatkan pelayanan lebih cepat hanya karena papan nama pemerintahan diganti,” katanya.
Fauzan juga mengingatkan bahwa perubahan nomenklatur bukan sekadar persoalan administratif. Ada konsekuensi terhadap birokrasi, kebijakan, anggaran dan administrasi pemerintahan yang perlu dihitung secara matang.
“Perubahan nama bukan sekadar mengganti tulisan. Ada konsekuensi administrasi, kebijakan, anggaran dan birokrasi. Kalau semua itu tidak dihitung secara matang, lalu atas dasar apa gagasan tersebut didorong menjadi agenda nasional? Jangan sampai besar pada slogan, tetapi kecil pada perhitungan,” ujarnya.
Ia mengatakan seorang ketua fraksi semestinya mampu membaca akar persoalan dan memperhitungkan dampak kebijakan sebelum menjadikannya agenda politik.
“Ketua fraksi itu bukan komentator kebijakan. Dia harus mampu menghitung. Mana yang prioritas, mana yang berdampak langsung, mana yang membutuhkan anggaran besar, dan mana yang hanya menghasilkan perubahan administratif,” tutur Fauzan.
GMNI menilai persoalan yang dihadapi masyarakat kepulauan jauh lebih mendesak. Infrastruktur, transportasi antarpulau, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, penguatan ekonomi dan ketimpangan pembangunan disebut membutuhkan perhatian lebih besar dari para legislator.
Fauzan meminta Hosnan menjelaskan dasar dukungannya secara terbuka apabila perubahan nomenklatur tersebut memang dianggap penting bagi masyarakat.
“Kalau memang ini penting bagi rakyat, jelaskan secara terbuka, berapa biayanya, apa manfaat konkretnya, apa dampaknya terhadap fiskal daerah, dan apa yang akan berubah dalam kehidupan masyarakat? Jangan hanya mengatakan ini penting, tetapi tidak mampu menjelaskan hitung-hitungannya,” katanya.
Menurut Fauzan, kualitas wakil rakyat semestinya diukur dari kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan semata dari posisi politik yang ditempati.
“Jangan sampai kursinya DPRD tinggi, tetapi kualitas analisisnya justru rendah. Jabatan boleh tinggi, tetapi cara berpikir juga harus mengikuti,” ujarnya.
Ia pun meminta Hosnan kembali menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat melalui kebijakan dan penganggaran yang konkret.
“Kalau memang ingin disebut wakil rakyat, buktikan dengan keberpihakan anggaran dan kebijakan. Jangan hanya menunjukkan keberanian berbicara. Yang lebih penting adalah menunjukkan kemampuan berpikir, kemampuan menghitung dan kemampuan menghasilkan kebijakan,” kata Fauzan. (*)
