Majas.id – Masalembu tidak hanya tentang laut, jarak, dan stigma sebagai wilayah terpencil. Di balik bentang laut yang memisahkannya dari daratan Sumenep, terdapat cerita tentang perjumpaan budaya, kehidupan masyarakat, dan persoalan pembangunan yang belum banyak terdengar.
Gagasan itu mengemuka dalam diskusi buku “Masalembu: Suara dari Laut Seberang” yang digelar Lesbumi PCNU Sumenep bersama Penerbit Literatus di Kancakona Kopi pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026.
Diskusi menghadirkan penulis buku, Mahéng, serta dua penanggap, yakni Kiai A. Dadiri Zubairi dan Iskandar Dzulkarnain. Ummul Hasanah menjadi moderator.
Pembahasan tidak berhenti pada proses kreatif penulisan buku. Forum tersebut berkembang menjadi percakapan mengenai identitas Madura, stereotip terhadap masyarakat kepulauan, keberagaman budaya Masalembu, hingga persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut.
Mahéng mengatakan buku itu awalnya tidak direncanakan. Cerita masyarakat dan pengalaman selama perjalanan ke Masalembu justru mendorongnya untuk menuliskan berbagai kisah yang ditemuinya.
Menurut dia, banyak cerita tentang Masalembu selama ini tertutup oleh stigma negatif. Salah satunya anggapan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan berbahaya atau kerap dikaitkan dengan istilah “Segitiga Bermuda”.
“Sejelek-jeleknya tulisan adalah sekuat-kuatnya ingatan,” ujar Mahéng.
Melalui buku tersebut, dia ingin merekam pengalaman sekaligus menghadirkan sudut pandang lain mengenai kehidupan masyarakat Masalembu.
Laut Bukan Sekadar Pemisah
Mahéng menggunakan pendekatan journalism feature dalam menulis buku tersebut. Dia merekam kehidupan masyarakat Masalembu yang terdiri atas berbagai latar belakang budaya, termasuk Madura, Bugis, dan Mandar.
Keragaman itu menunjukkan bahwa laut tidak selalu menjadi batas antarmasyarakat. Sebaliknya, laut dapat menjadi ruang perjumpaan yang mempertemukan berbagai kebudayaan.
Bagi Mahéng, perjalanan masyarakat di kepulauan justru memperlihatkan bagaimana kebudayaan tumbuh melalui perjumpaan dan membentuk peradaban.
Iskandar Dzulkarnain melihat buku tersebut sebagai upaya penting untuk mempertanyakan kembali stereotip mengenai masyarakat Madura.
Menurut dia, gambaran tentang Madura selama ini tidak jarang dibentuk melalui perspektif kolonial. Padahal, sejarah kebudayaan Madura menunjukkan adanya keterbukaan terhadap berbagai pengaruh budaya.
“Masalembu” kemudian menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat Madura dan berbagai kelompok lainnya hidup dalam ruang kebudayaan yang saling berinteraksi.
Pembangunan Kepulauan Masih Jadi Persoalan
Selain kebudayaan, diskusi juga menyoroti persoalan pembangunan di wilayah kepulauan.
Iskandar menilai pembangunan masih cenderung menggunakan perspektif daratan. Akibatnya, sejumlah kebutuhan masyarakat kepulauan belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang sebanding.
Persoalan akses kesehatan, ketersediaan listrik, lingkungan, hingga pengelolaan sumber daya laut menjadi bagian dari tantangan yang perlu diperhatikan.
Menurut dia, pembangunan kepulauan membutuhkan kebijakan yang memahami karakter geografis dan sosial masyarakat setempat, bukan sekadar menerapkan pendekatan yang digunakan di wilayah daratan.
Mahéng berharap buku tersebut dapat mendorong pembaca melihat Masalembu secara langsung, bukan berdasarkan cerita yang berkembang dari mulut ke mulut.
“Datang dan lihat sendiri. Jangan hanya berdasarkan katanya,” katanya.
Diskusi buku itu sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda Sumenep untuk melihat kepulauan dari perspektif yang berbeda.
Masalembu tidak hanya diposisikan sebagai wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, tetapi sebagai ruang hidup yang memiliki sejarah, kebudayaan, keberagaman, serta persoalan pembangunan yang layak dibicarakan.
Melalui buku dan diskusi tersebut, suara dari laut seberang itu diharapkan semakin terdengar di daratan. (*)
