Majas.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mematangkan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyusunan roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.
Pembahasan roadmap tersebut dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep melalui Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Potre Koneng, Rabu, 12 Agustus 2026.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan dokumen yang sedang disusun tersebut harus memiliki orientasi implementasi.
Menurutnya, roadmap tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi pijakan bersama dalam menentukan arah transformasi ekonomi daerah.
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ujar Arif.
Ia menjelaskan, ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari tingginya angka pertumbuhan.
Lebih jauh, pertumbuhan tersebut harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperkuat daya saing daerah, dan memperluas pemerataan manfaat pembangunan.
Menurut Arif, Sumenep memiliki modal ekonomi yang cukup beragam. Potensi tersebut meliputi pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, UMKM, industri kreatif, perdagangan dan jasa, hingga sektor minyak dan gas bumi.
Namun, karakter geografis Sumenep sebagai daerah kepulauan membuat pengembangan ekonomi membutuhkan strategi yang lebih terarah. Karena itu, Bappeda ingin memastikan sektor mana yang benar-benar memiliki kapasitas menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Penentuan sektor unggulan tersebut, kata Arif, harus dilakukan melalui data dan analisis. Sejumlah sektor yang akan dikaji antara lain pertanian dan hilirisasinya, perikanan serta industri pengolahan, garam, pariwisata, UMKM, industri kreatif, perdagangan dan jasa, investasi, hingga industri.
“Kita perlu melihat apakah pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh satu sektor utama atau justru melalui kombinasi beberapa sektor yang saling terhubung dalam satu rantai nilai,” katanya.
Hilirisasi hingga Investasi
Arif menilai hilirisasi menjadi salah satu aspek penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumenep. Komoditas lokal, menurutnya, perlu didorong agar tidak berhenti sebagai bahan mentah.
Semakin besar nilai tambah yang dapat dihasilkan di daerah, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain hilirisasi, roadmap juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan investasi secara lebih konkret. Pemerintah perlu mengetahui sektor dan lokasi yang potensial, jenis investasi yang dibutuhkan, kesiapan daerah, hambatan yang harus diselesaikan, serta peran perangkat daerah dan lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan.
Penguatan UMKM juga menjadi bagian penting. Arif menilai pembinaan tidak cukup hanya melalui pelatihan. Pelaku UMKM perlu didorong naik kelas melalui akses pembiayaan, teknologi, digitalisasi, sertifikasi, peningkatan kualitas produk, kemasan, pemasaran, hingga keterhubungan dengan rantai pasok yang lebih besar.
Roadmap tersebut juga harus memiliki target yang terukur. Setiap program nantinya harus jelas siapa penanggung jawabnya, kapan dilaksanakan, berapa kebutuhan anggarannya, serta indikator keberhasilannya.
Di samping strategi jangka menengah dan panjang, Bappeda mendorong adanya program quick wins. Program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang relatif cepat terhadap aktivitas ekonomi, investasi, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat.
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, dan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” tegas Arif.
Tidak Bisa Dikerjakan Satu OPD
Arif menekankan percepatan ekonomi Sumenep membutuhkan kerja lintas sektor. Setiap perangkat daerah memiliki peran yang berbeda dan harus ditempatkan dalam satu arah kebijakan yang sama.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengembangan UMKM, industri dan perdagangan. Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan menangani sektor-sektor unggulan, sementara DPMPTSP berkaitan dengan investasi dan kemudahan berusaha.
Dinas Tenaga Kerja berperan dalam penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Sementara Disbudporapar berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dukungan infrastruktur diperlukan untuk memperkuat konektivitas dan kawasan ekonomi. Diskominfo berperan dalam transformasi digital, perbankan dalam pembiayaan, sedangkan BPS menyediakan data dan informasi statistik sebagai dasar perumusan kebijakan.
Dalam skema tersebut, Bappeda berperan mengintegrasikan seluruh kepentingan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Karena itu, Arif berharap FGD menjadi ruang untuk menguji dan memperkuat rancangan roadmap, bukan sekadar agenda pemaparan.
Peserta forum diharapkan dapat memberikan data, mengoreksi program, mengidentifikasi kendala, mengungkap regulasi yang menjadi hambatan, memasukkan potensi yang belum tergarap, serta menyinkronkan program yang masih tumpang tindih.
Peluang investasi yang konkret juga diharapkan dapat masuk dalam dokumen tersebut.
Arif ingin roadmap yang dihasilkan nantinya menjadi dokumen bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep dan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya milik Bappeda.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (*)
