Majas.id – Para kiai sepuh mengingatkan peserta Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) agar menjaga kehormatan jam’iyyah selama proses permusyawaratan berlangsung. Muktamirin juga diminta menggunakan haknya secara bebas dan bertanggung jawab serta tidak mudah terpengaruh tekanan maupun provokasi.
Pesan tersebut disampaikan seusai pertemuan sejumlah kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu, 26 Agustus 2026.
Sejumlah kiai hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir dari Kajen, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Rembang, KH Muhibbul Aman Aly dari Pasuruan, serta KH Nurul Yaqin Ishaq.
KH Ma’ruf Amin mengatakan pesan para kiai ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa terkecuali. Menurut dia, peserta muktamar memegang peran penting dalam menentukan kepemimpinan NU sehingga hak tersebut harus digunakan dengan pertimbangan yang matang.
“Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang,” kata Kiai Ma’ruf.
Ia meminta proses pemilihan pemimpin mengutamakan kemaslahatan jam’iyyah, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Muktamirin, kata dia, perlu memilih sosok yang dinilai mampu membawa NU ke arah yang lebih baik.
Kiai Ma’ruf juga mengingatkan tanggung jawab moral seseorang yang sengaja memilih pemimpin yang dinilai tidak baik, sementara terdapat pilihan yang lebih baik.
“Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah,” ujarnya setelah mengutip hadis.
Pertemuan para kiai sepuh tersebut berlangsung sekitar satu jam. Dari pertemuan itu, lahir tujuh poin tausiyah yang ditujukan kepada muktamirin dan Presiden Prabowo Subianto.
Poin pertama menekankan pentingnya menjaga marwah dan kehormatan NU sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah yang menjunjung adab, akhlakul karimah dan khittah nahdliyyah. Para kiai meminta seluruh pihak menjauhkan Muktamar dari tindakan yang bertentangan dengan nilai tersebut.
Kedua, muktamar diminta dijalankan sebagai forum musyawarah para kiai, ulama, dan pemegang amanah jam’iyyah dengan akal sehat, hati jernih, serta akhlak mulia. Muktamirin diminta memilih pemimpin terbaik, mengutamakan kemaslahatan jam’iyyah, memperkuat persatuan dan menghindari pertikaian.
Poin ketiga berkaitan dengan Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA). Para kiai meminta proses penentuan AHWA dijaga kehormatan dan martabatnya serta bebas dari transaksi, tekanan, rekayasa maupun cara-cara yang dianggap mencederai kemuliaan ulama.
Selanjutnya, muktamirin disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam muktamar. Karena itu, hak dan kebebasan mereka dalam menyampaikan pendapat serta menentukan pilihan harus dihormati tanpa pengondisian, tekanan, manipulasi atau rekayasa.
Para kiai juga menyerukan kepada pemerintah, kekuatan politik, dan pihak di luar jam’iyyah agar menghormati kemandirian NU dan kedaulatan muktamar. Mereka meminta tidak ada tekanan atau intervensi terhadap proses maupun keputusan muktamar.
Khusus kepada Presiden Prabowo Subianto, para kiai menyampaikan harapan agar pemerintah tetap menghormati kemandirian NU. Mereka juga meminta Presiden mengambil tindakan tegas apabila terdapat pejabat yang melakukan tindakan yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar.
Para kiai menyatakan siap menyampaikan secara langsung kepada Presiden berbagai informasi dan hal yang menjadi keprihatinan mereka terkait persoalan tersebut.
Pada poin terakhir, para kiai menyerukan pihak-pihak yang dianggap mengacaukan proses muktamar agar menghentikan tindakannya. Mereka mengingatkan pentingnya menyadari kesalahan dan tidak meneruskan tindakan yang dinilai tidak terpuji.
Seluruh pesan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal: menjaga Muktamar NU tetap berlangsung dalam suasana bermartabat, mengedepankan musyawarah, kebebasan memilih, persatuan, serta kepentingan jam’iyyah. (*)
