Majas.id – Pergantian Kapolda Jawa Timur diharapkan dapat memperkuat keamanan dan kepastian hukum yang dibutuhkan dunia usaha. Harapan itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI, Ali Hasan Mun’im, menyusul penunjukan Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono sebagai Kapolda Jatim menggantikan Irjen Pol. Nanang Avianto.
Ali Hasan menyampaikan selamat kepada Dekananto sekaligus berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.
“Selamat atas amanah yang diberikan kepada Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono,” ujar Ali Hasan, Rabu (14/10/2026).
Menurut dia, pendekatan kepolisian yang terbuka dan responsif penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kepercayaan pelaku usaha. Hal tersebut dinilai sejalan dengan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”.
“Termasuk, kita berharap bisa memberikan keamanan investasi bagi para pelaku usaha,” katanya.
Ali Hasan yang juga Wakil Ketua Komite Tetap Pembiayaan Fiskal Perumahan Kadin Indonesia mengatakan keamanan dan kepastian hukum merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Menurut dia, kondisi tersebut dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dan merencanakan ekspansi.
Sebaliknya, gangguan keamanan dan ketidakpastian hukum dapat meningkatkan risiko serta biaya usaha. Karena itu, ia berharap kepolisian tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat pencegahan dan penyelesaian persoalan secara profesional serta proporsional.
Keamanan dan Aktivitas Ekonomi
Ali Hasan mengatakan stabilitas keamanan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan besar. Kondisi yang aman juga berdampak pada pekerja, pelaku UMKM, pedagang, pemasok lokal, dan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas ekonomi.
Ia berharap peristiwa perusakan gerai Indomaret di Pamekasan tidak kembali terjadi di wilayah lain di Jawa Timur. Menurut dia, kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat komunikasi antara aparat dan masyarakat serta mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum.
“Jangan sampai kejadian seperti di Pamekasan terulang di daerah lain di Jawa Timur,” ujarnya.
Ia menilai penyampaian aspirasi tetap perlu dilakukan secara tertib dengan menghormati hak masyarakat lainnya. Kerusakan fasilitas usaha, kata dia, berpotensi menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat sekitar.
Karena itu, pendekatan dialogis dan penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk menjaga ketertiban sekaligus membangun kepercayaan publik.
Pengalaman Dekananto di Jawa Timur
Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono merupakan perwira yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Ia sebelumnya pernah menjabat Direktur Intelijen Keamanan Polda Jatim pada 2022–2024. Penunjukannya sebagai Kapolda Jatim tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Ali Hasan berharap pengalaman tersebut menjadi modal dalam memahami karakteristik masyarakat Jawa Timur dan menghadapi berbagai persoalan keamanan di daerah.
Ia juga berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat semakin diperkuat di bawah kepemimpinan Dekananto.
“Keamanan yang terjaga, kepastian hukum, serta komunikasi yang baik antarpemangku kepentingan merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan dunia usaha terhadap Jawa Timur,” katanya. (*)
