Majas.id – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Digital” di Resto Nine, Surabaya, Senin, 3 Agustus 2026.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga insan pers untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi digital.
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto, perwakilan Pangdam V/Brawijaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto menegaskan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur tetap aman dan kondusif. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi provokatif yang beredar di media sosial, termasuk narasi yang menyebut Jawa Timur akan menjadi lokasi kerusuhan.
“Situasi kamtibmas di Jawa Timur tetap aman, tertib, dan kondusif. Kondisi ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat,” ujar Nanang.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi memang mempermudah penyebaran informasi, tetapi juga menghadirkan ancaman berupa hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga provokasi yang berpotensi memecah persatuan.
Nanang menegaskan tidak ada fakta yang mendukung isu mengenai ancaman kerusuhan di Jawa Timur. Ia memastikan kepolisian siap menjaga keamanan sekaligus memfasilitasi penyelesaian setiap perbedaan pendapat melalui dialog dan musyawarah.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menjadi agen perdamaian di ruang digital dengan mengedepankan etika bermedia sosial, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menolak segala bentuk ujaran kebencian dan provokasi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda sebagai fondasi menjaga persatuan bangsa di era digital.
Khofifah: Literasi Digital Harus Diperkuat
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan tantangan menjaga persatuan kini tidak hanya terjadi di ruang nyata, tetapi juga di ruang digital.
Menurutnya, tingkat penetrasi digital masyarakat Jawa Timur telah mencapai 83,41 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 81,72 persen. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan penguatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang menyesatkan.
“Kritik itu penting dalam demokrasi, tetapi membangun kebersamaan dan persatuan jauh lebih penting. Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, stabilitas keamanan merupakan modal utama untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, semangat Jogo Jatim harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat keamanan.
DPRD Jatim Dorong Dialog dan Musyawarah
Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menilai inisiatif Dialog Kebangsaan menjadi langkah penting dalam menjaga kerukunan di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
Ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menyikapi berbagai isu yang beredar, termasuk narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Persatuan dan kesatuan NKRI harus kita jaga bersama. Ruang dialog dan musyawarah harus terus dikedepankan dalam menyelesaikan setiap perbedaan,” ujarnya.
Musyafak juga mengapresiasi langkah Polda Jatim bersama Forkopimda yang aktif membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
PWI Jatim: Media Harus Jadi Perekat Bangsa
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Jawa Timur, Samiadji Makin Rahmat, menyoroti tantangan ruang digital yang semakin dipenuhi konten provokatif dan belum tentu memenuhi kaidah jurnalistik.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi yang akurat, sarana pendidikan publik, kontrol sosial, sekaligus perekat kebangsaan.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat harus membiasakan melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, serta mengutamakan narasi yang membangun toleransi, gotong royong, dan persatuan.
“Sebelum menekan tombol bagikan, tanyakan pada diri sendiri: apakah informasi itu benar, perlu disebarkan, dan mampu memperkuat persatuan,” ujarnya.
Dialog Kebangsaan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa.
Di tengah meningkatnya polarisasi di ruang digital, seluruh elemen diajak menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi untuk merawat kerukunan dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*)
